Pelanggan listrik prabayar (LPB) kini semakin mudah untuk melakukan pembelian setrum (voucher) isi ulang. Sebanyak 30.000 unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) siap melayani pembelian setrum isi ulang. Jaringan pembelian setrum bertambah banyak dan luas setelah sejumlah bank nasional yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan PLN. Beberapa bank tersebut diantaranya Bukopin, BCA, BNI, BRI, Mandiri, BPR-KS, NISP, CIMB Niaga, BTN, Danamon, Bank Artha Graha, Bank Panin dan sejumlah bank lainnya.
Selain melalui ATM, pembelian setrum isi ulang LPB juga dapat dilakukan melalui teller di masing-masing kantor bank yang telah bekerjasama dengan PLN, termasuk di loket Kantor Pos. Bahkan, beberapa bank menyediakan fasilitas Internet Banking dan Mobile Banking. Selain melalui bank, pelanggan LPB juga dapat membeli setrum isi ulang lewat loket-loket pembayaran listrik online yang tersebar luas disekitar lokasi pelangan. Pelanggan dapat membeli setrum isi ulang dengan nominal Rp 20.000 sampai Rp 1.000.000 sehingga pelanggan dapat memilih pembelian setrum sesuai kebutuhan dan anggarannya.
Sebagaimana diketahui bahwa LPB sebagai program unggulan PLN untuk meningkatkan layanan telah berkembang luas. Terbukti pada tahun 2010 jumlah pelanggan LPB bertambah lebih dari 800.000. Pada tahun 2011, PLN menargetkan tambahan pelanggan LPB sebanyak 2 juta pelanggan. Dengan dukungan bank yang sangat luas tersebut PLN optimis target 2 juta pelanggan dapat dicapai.
Berikut dibawah ini, fasilitas perbankan dan kantor pos yang telah menyediakan layanan pembelian "setrum isi ulang" :
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) optimistis bisa menggaet 6.000 calon pelanggan bisnis dan industri terkait program sehari sambungan baru 1.000 megawatt (MW) yang akan dilaksanakan 15 Desember 2010.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan penyambungan terkait program sehari sambungan baru 1.000 MW yang khusus diperuntukan bagi kalangan bisnis dan industri.
"Saya masih belum update lagi data terbarunya. Tapi kami sudah mulai menyambung. Nanti nyalanya serentak pada 15 Desember 2010. Kami optimistis bisa menyambung sekitar 6.000 pelanggan baru industri dan bisnis pada program ini. Internal kami sudah sangat siap," ujar Benny kepada Bisnis sore ini.
Adapun wilayah yang akan mendapatkan sambungan baru terkait program ini antara lain, Jakarta, Bogor, Banten Utara, Tangerang, Depok, Gunung Putri, Bekasi, dan Karawang. Dari daerah tersebut, kata Benny, Tangerang, Karawang, dan Banten menjadi daerah yang paling banyak meminta sambungan.
"Persentase permintaan tiga wilayah itu [Tangerang, Karawang, dan Banten] masing-masing sekitar 25%. Tapi saya bisa menyebutkan angka pastinya," kata Benny.
Lanjut dia, pihaknya berharap para pelaku bisnis dan industri di wilayah program sehari sambungan baru 1.000 MW yang membutuhkan sambungan baru segera mengajukan permintaannya ke kantor PLN terdekat.
PLN mengklaim program ini akan diproses secara transparan dan dengan biaya penyambungan yang standar. Calon pelanggan juga tidak akan dibebani dengan biaya tambahan. Karena salah satu tujuan program ini adalah melenyapkan prakter pungutan liar. (tw) Sumber : http://www.bisnis.com/
PLN Cabang Jambi sendiri melingkupi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, dan Kabupaten Tanjab Barat.
Nila, warga Perumahan Aur Duri RT 26, menyatakan apresiasinya terhadap gerakan yang dilakukan PLN ini. Selama dua tahun terakhir ini, Nila mendapatkan suplay listrik dengan cara menyambungkan kabel ke rumah tetangganya. Nila pun kini bisa menikmati listrik langsung dari PLN.
Rustam Arifin, Manajer Rayon Telanaipura PLN S2JB Cabang Jambi, membenarkan pihaknya telah memasang instalasi baru di 12 rumah. Termasuk rumah milik Nila.
Ke-12 rumah itu, katanya, masuk dalam 5.700 pelanggan PLN yang sebelumnya tercatat di daftar tunggu penyambungan listrik. Dikatakanya, penyambungan listrik ini, utamanya dilakukan di pemukiman masyarakat atau rumah tangga yang gardunya tidak over load.
Untuk penyambungan tersebut, saat ini biayanya pemasangannya mencapai Rp1.139.600. Dan persyaratannya pun, menurut Rustam, masih sama.
Inilah bentuk layanan terbaru PLN : Listrik Prabayar. Kelebihannya begitu banyak. Kemudahannya begitu nyata. Maka sistem Listrik Prabayar yang kini sedang digalakkan PLN akan terus dikembangkan dengan semangat tinggi oleh PLN. Siapa yang tidak ikut arus baru Listrik Prabayar akan ketinggalan nantinya. Kini sudah mulai banyak komplek-komplek perumahan yang secara kolektif dan masal beralih ke sistem Prabayar. Sudah banyak pula apartemen yang secara total bermigrasi ke Prabayar.
Penggunaan setrum isi ulang sangat mudah. Pelanggan cukup memasukan 20 digit angka yang terdapat pada setrum isi ulang ke meter digital listrik prabayar. Secara otomatis meter prabayar akan menunjukkan jumlah kWh sesuai nilai nominal setrum yang dibeli.
Melihat mudahnya penggunaan listrik prabayar, tentu saja cara baru ini sangat berbeda dengan cara berlangganan listrik biasa yang ada saat ini atau kita sebut pasca bayar. Pelanggan pasca bayar terlebih dahulu menggunakan listrik, kemudian membayar tagihan rekening listrik dalam periode tertentu setiap bulan sesuai besarnya pemakaian.
Keuntungan sebenarnya yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan prabayar berupa :
Tidak ada petugas pencatat meter yang datang ke rumah sehingga privasi tidak terganggu.
Tidak ada sanksi pemutusan
Tidak dikenakan denda keterlambatan
Tanpa Uang Jaminan Pelanggan
Tidak dikenakan biaya beban bulanan
Kemudahan pembelian setrum isi ulang
Selain itu, dengan semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi, listrik prabayar merupakan pilihan tepat untuk berhemat. Manfaat hemat yang didapat diantaranya :
Pelanggan dapat mengendalikan pemakaian listrik untuk menghindari pemborosan
Pelanggan dengan mudah dapat memantau pemakaian listriknya setiap saat.
Pelanggan dapat menyesuaikan biaya pemakaian listrik dengan anggaran belanja.
Layanan listrik prabayar tersedia untuk pelanggan listrik pasca bayar yang akan bermigrasi ke listrik prabayar dan calon pelanggan yang akan pasang baru.
Untuk pasang baru listrik prabayar syarat dan proses layanan sebagai berikut :
1. Calon pelanggan melakukan pendaftaran di kantor pelayanan PLN terdekat dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan denah lokasi yang akan di pasang listrik prabayar
2. Petugas PLN melakukan survey ke lokasi
3. Penerbitan surat persetujuan
4. Calon pelanggan menyampaikan sertifikasi laik operasi (SLO)
5. Calon pelanggan membayar biaya penyambungan dan setrum perdana Rp 20.000,-
6. Calon pelanggan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik
7. Petugas PLN melaksanakan penyambungan dan pemasangan meter prabayar
Untuk pelanggan pasca bayar yang akan bermigrasi ke listrik prabayar, syarat dan proses layanan sebagai berikut :
1. calon pelanggan melakukan pendaftaran di kantor pelayanan PLN terdekat dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan denah lokasi
2. Penerbitan surat persetujuan
3. Membayar setrum perdana Rp 20.000,-
4. Menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik
5. Petugas melaksanakan penyambungan dan penggantian meter dengan meter prabayar
Nilai setrum isi ulang yang tersedia saat ini bernilai nomimal Rp 20.000,- s/d Rp 1.000.000,- . Untuk memudahkan pelanggan, tempat pembelian setrum isi ulang sudah tersebar di beberpa tempat di Jawa Barat dan DKI, seperti BPR KS, loket pembayaran AKSES+, Bank Bukopin, loket mitra Bukopin, loket PT POS, Bank NISP, Danamon Syariah dan Bank-Bank lain yang akan menyusul kemudian.
TEMPO Interaktif, Jakarta -PT PLN (Persero) pada Semester I 2010 ini mencatatkan laba bersih Rp 6,146 triliun. Jumlah itu menurut Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo turun 1,2 persen jika dibandingkan dengan pendapatan bersih pada Semester I 2009.
"Kondisi itu disebabkan karena adanya peningkatan pembelian bahan bakar dan pelumas hingga 21 persen," kata Setio dalam pemaparannya pendapat PLN Semester I 2010 di kantornya hari ini.
Meskipun pendapatan bersih menurun, namun total aset PLN tercatat naik hingga 16 persen dari yang awalnya Rp 305,518 triliun menjadi 354,581 triliun. Setio menambahkan PLN juga terpaksa memperbesar pembelian BBM karena pasokan gas ke PLTGU Muara Tawar turun sampai 50 persen dari yang sudah dijanjikan, sehingga terpaksa harus diganti dengan BBM.
"Selain itu program bebas padam yang ditargetkan terlaksana pada awal Juli 2010 juga membuat PLN mengkonsumsi BBM lebih banyak lagi," katanya.
Meskipun mengalami lonjakan biaya pembelian BBM, kondisi keuangan PLN juga diimbangi oleh kenaikkan pendapatan usaha yang berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar 12 persen, yaitu dari Rp 43,494 triliun pada semester I 2009 menjadi Rp 49,070 triluin semester ini. "Selain itu subsidi pemerintah juga meningkat sebesar 11,5 persen dari Rp 24 triliun menjadi sekitar 27 triliun," ujarnya.
Dalam laporan keuangan Semester I 2010, menurut Setio juga ditandai dengan penurunan laba kurs dari 3,4 triliun menjadi 1,959 triliun. Penurunan laba tersebut, kata Setio terjadi karena PLN mencatatkan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
"Per 30 Juni 2010 PLN memiliki aset dan kewajiban dalam mata uang Yen, dollar AS, euro, dan lain-lain dengan jumlah utang bersih sebesar Rp 68 triliun," katanya.
Dari sisi aset PLN juga mencatatkan kenaikkan. Baik untuk aset lancar maupun tidak lancar. Kenaikan aset lancar menurut Setio sebesar 68,3 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kas dari Rp 9,6 triliun menjadi 23 triliun. Invetasi jangka pendek Setio menambahkan juga meningkat 74 persen. Dari Rp 2,5 triliun pada Semester I 2009 menjadi Rp 4n4 triliun Semester ini.
"Secara keseluruhan total aset lancar naik dari Rp 32 triliun pada Semester I 2009 menjadi Rp 54 triliun pada Semester I tahun ini," katanya.
Kenaikkan aset tidak lancar menurut Setio naik sekitar 10 persen dari 273,379 triliun menjadi Rp 300,501 triliun. "Hal ini dipicu oleh kenaikkan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan," kata Setio.
Jakarta (22/11) PT. PLN (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hari ini (Senin 22/11) di Kantor Pusat PLN meluncurkan "e-Procurement Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)-PLN". Peluncuran dilakukan oleh Direktur Utama PLN Dahlan Iskan dan Kepala LKPP Agus Rahardjo. Dengan demikian, proses pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN dan dikelola PLN, mulai tahun 2011 akan dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Pada tahun 2011, PLN mengelola dana APBN sebesar Rp 9 triliun untuk proyek listrik perdesaan dan pembangunan proyek-proyek kelistrikan lainnya.
Sistem ini dikenal dengan nama e-Procurement LPSE-PLN. Penyedia barang/jasa yang berminat dapat mengikuti pelelangan melalui kantor PLN atau melalui internet dari kantor masing-masing. Dokumen kualifikasi, dokumen pengadaan dan dokumen lainnya dapat diunduh (download) melalui internet di http://eproc.pln.co.id/ Begitu pula dokumen penawaran harga oleh penyedia barang/jasa silahkan diunggah (upload) melalui sistem LPSE-PLN ini. Sementara itu, penjelasan pengadaan antara panitia dan peserta lelang cukup dilakukan seperti chating saja. Karena semua sudah berjalan sesuai sistem elektronik, maka hanya pemenang lelang yang datang ke PLN diseluruh Indonesia untuk tandatangan kontrak pekerjaan. Proses pengadaan selesai.
Jauh sebelumnya, sejak tahun 2005 PLN telah sukses menggunakan sistem e-Procurement PLN (e-Proc PLN) untuk proses pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran PLN (APLN).
Melalui kedua sistem e-Proc PLN-LPSE sangat memudahkan auditor KPK dan BPK untuk memonitor pelaksanaan pengadaan barang dan jasa APLN dan APBN di PLN sehingga hal ini menjadi satu langkah bagi internal pre-audit yang lebih baik. Diharapkan hasil post-audit nantinya juga akan lebih baik dan proses pengadaan tidak akan menimbulkan masalah hukum.
LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh LKPP untuk memfasilitasi PLN dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. LPSE-PLN akan menjalani fungsi antara lain :
- Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) PLN
- Menyediakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa
- Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa
- Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan
Penyedia Barang/Jasa
- Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa
eProc LPSE-PLN diharapkan bisa membantu PLN mengimplementasi GCG untuk mewujudkan transparansi, kontrol, keadilan (fairness), akuntabel, efisiensi dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Sekaligus hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan yang kredibel dan transparan turut memberi andil dalam mensejahterakan bangsa.
Sebelum melakukan membeli atau mengontrak rumah, yang perlu diperhatikan dan diperiksa :
Apakah rumah itu mempunyai tunggakan rekening listrik atau tidak.
Apakah instalasi listrik rumah itu dalam keadaan baik sesuai standard PLN.
Apakah APP (alat Pembatas dan Pengukur) dalam keadaan baik (misalnya : segel rusak, Pembatas Daya/MCB tidak sesuai dengan daya yang tertera pada rekening listrik).
Apakah tidak terkena sanksi P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dan indikasi kriminal lainnya.
Jika Anda masih ragu terhadap rumah yang akan dibeli/dikontrak, harap menghubungi Kantor Pelayanan PT PLN (Persero) untuk meminta konfirmasi.
Model bisnis yang padat subsidi sebagai akibat tarif yang jauh di bawah biaya pokok produksi telah memicu PLN untuk senantiasa melakukan efisiensi dan upaya-upaya korporasi untuk dapat menjawab tantangan pembangunan sektor kelistrikan dan penurunan beban subsidi pemerintah. Sepanjang Semester I 2009 PT PLN (Persero) berhasil menekan biaya bahan bakar sebesar Rp 17 triliun dari program bauran energi (fuel-mix) sehingga membantu menurunkan beban subsidi pemerintah sebesar Rp 11,6 triliun. Berdasarkan laporan keuangan tengah tahunan yang telah diaudit akuntan publik, diketahui bahwa pemakaian bahan bakar minyak turun 53% dari Rp 43,675 triliun di Semester I 2008 menjadi Rp 20,789 triliun di Semester I 2009. Perbaikan fuel mix tersebut ditunjukkan oleh peningkatan konsumsi penggunaan gas dari 86.000 bbtu menjadi 123.000 bbtu dan batubara dari 10 juta ton menjadi 10,8 juta ton, serta penurunan konsumsi BBM dari 5,9 juta kilo liter menjadi 4,5 juta kilo liter.
"PLN melakukan berbagai upaya untuk efisiensi di berbagai bidang. Dari efisiensi pemakaian bahan bakar saja PLN dapat menurunkan biaya operasional hingga 17% sehingga dapat membantu menurunkan beban subsidi pemerintah sebesar Rp 11,6 triliun," kata Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.
Berkaitan dengan upaya efisiensi, dia melanjutkan, penghematan dari pengalihan bahan bakar solar high speed diesel (HSD) mencapai 55%, yakni dari Rp 34,963 triliun menjadi Rp 15,729 triliun. Pengurangan pemakaian solar industri diesel tercatat 84% dari Rp 8,526 triliun menjadi Rp 5,007 triliun.
"Pengalihan dilakukan di beberapa pembangkit seperti PLTGU Tanjung Priok dan PLTGU Muara Tawar. Ke depan akan semakin banyak pembangkit milik PLN yang menggunakan bahan bakar batu bara atau gas. Dengan adanya kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara yang akan ditetapkan pemerintah, mudah-mudahan penurunan biaya bahan bakar yang kami lakukan bisa lebih besar yang pada akhirnya akan menurunkan subsidi Pemerintah," ujarnya.
Meskipun biaya penyediaan listrik berhasil ditekan melalui efisiensi operasi, namun akibat rata-rata harga jual listrik yang hanya mampu menutupi lebih kurang 63% biaya penyediaan, pemerintah masih harus menutup selisih tersebut dengan memberikan subsidi kepada harga jual listrik ke masyarakat yang besarnya bervariasi antara masing-masing segmen pelanggan. Hingga akhir 2009 diperkiraan total subsidi pemerintah dapat mencapai Rp 50 triliun.
Fahmi menjelaskan, saat ini PLN sangat membutuhkan margin PSO untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan sehingga dapat memenuhi covenant pinjaman. Apabila kondisi finansial sehat, BUMN tersebut dapat memperoleh pinjaman baik dari lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB) atau International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), maupun dari komunitas pasar uang dunia melalui penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS maupun rupiah. Pada tahun 2009 pemerintah dengan persetujuan DPR memberikan margin PSO 5% kepada PLN.
Untuk mendapat dana guna meningkatkan kapasitas infrastruktur kelistrikan dalam memenuhi pertumbuhan permintaan listrik masyarakat, PLN harus menjaga sejumlah persyaratan (covenant) pinjaman. Lembaga keuangan internasional mensyaratkan debt service coverage ratio (DSCR), yakni rasio laba terhadap kewajiban pembayaran hutang, di angka 1,5. Sedangkan untuk masuk ke pasar obligasi internasional ada persyaratan pemenuhan consolidated interest coverage ratio (CICR), yaitu rasio arus kas terhadap bunga pinjaman, minimal sebesar 2 kali.
"Walaupun berhasil melakukan efisiensi dan mendapat margin PSO 5% dari pemerintah, subsidi pemerintah tetap diperlukan karena harga jual listrik kepada pelanggan jauh di bawah biaya pokok produksi. Di samping itu, margin 5% itupun hanya sebatas membantu PLN dalam menjaga covenant pinjaman saat ini" lanjutnya.
Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, total pendapatan usaha PLN mengalami penurunan dibanding Semester I 2008 yakni dari Rp 78,006 triliun menjadi Rp 68,890 triliun. Pendapatan dari penjualan tenaga listrik mengalami kenaikan dari Rp 40,960 menjadi Rp 43,493 triliun. Sedangkan pendapatan dari subsidi listrik pemerintah menurun sebesar 32% dari Rp 36,321 triliun menjadi Rp 24,699 triliun.
Secara keseluruhan beban usaha mengalami penurunan dibanding periode yang sama 2008 sebesar 16,8% dari Rp 75,489 triliun menjadi Rp 62,812 triliun. Pengeluaran terbesar (55%) adalah untuk pembelian bahan bakar dan pembelian tenaga listrik dari perusahaan swasta (20,7%).
Di sisi aset, per 30 Juni 2009, PLN mencatatkan Rp 305,518 triliun yang terdiri dari aset tidak lancar (noncurrent asset) Rp 273,379 triliun dan aset lancar (current asset) Rp 32,138 triliun. Sedangkan di sisi kewajiban, tercatat total kewajiban tidak lancar (noncurrent liabilities) Rp 131,881 triliun) dan kewajiban lancar (current liabilities) Rp 39,851 triliun. Dengan jumlah ekuitas Rp 133,784 triliun, maka total ekuitas dan kewajiban PLN tercatat Rp 305,518 triliun.
Pencurian aliran listrik melalui cara apapun merupakan tindak kejahatan yang tidak hanya merugikan PT PLN (Persero) sebagai pemasok tenaga listrik, namun juga sangat merugikan pelanggan yang baik dan masyarakat setempat. Misalnya, tegangan menjadi turun dan mengakibatkan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya akan cepat rusak karena tidak dapat berfungsi dengan baik.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bahwa pelaku pencurian aliran listrik dapat dikenakan hukuman denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- dan hukuman pidana maksimal 5 tahun.
Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pencurian Aliran Listrik
Menyambung langsung aliran listrik :
Menyambung dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) untuk memperoleh aliran listrik dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Menyambung langsung (mencantol) dengan kabel ke jaringan instalasi PT PLN (Persero) untuk penerangan jalan lingkungan/sarana umum, walaupun sifatnya untuk kepentingan umum, hal ini tetap tidak dibenarkan. Jalan keluarnya adalah warga dapat mengajukan permohonan secara kolektif Rukun Warga kepada Pemda setempat sebagai penanggungjawab pelaksana.
Mempengaruhi pembatas daya :
Mempengaruhi pembatas (misal MCB, NH Fuse) secara ilegal agar dapat menggunakan aliran listrik dengan daya yang lebih besar dari daya terpasang/ kontrak. Tindakan ini biasanya diiringi dengan membuka atau mengganggu segel pembatas.
Mempengaruhi pemakaian energi :
Mempengaruhi alat ukur (kWh dan/ kVARh meter maupun asesorisnya, misal : CT, PT) agar sapat menggunakan aliran listrik dengan perhitungan rekening yang murah. Tujuan utama adalah memperlambat atau bahkan menghentikan pengukuran energi listrik yang dipakai.
Pelaksanaan P2TL
Untuk melaksanakan Penertiban Pemakaian Aliran Listrik maka PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membentuk regu-regu P2TL, yang mana sebelum tahun 2000 dikenal dengan nama Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL).
Regu-regu P2TL ini bertugas sesuai dengan tanggung jawab yang cukup berat, yaitu melakukan pemeriksaan kepada para pelanggan dan non pelanggan secara jujur dan tegas.
Informasi perihal adanya kecurigaan pemakaian aliran listrik secara tidak sah juga dapat disampaikan ileh informan siapapun kepada PLN Area Pelayanan terdekat, dan secepat mungkin ditindaklanjuti oleh petugas terkait. Jangan khawatir, seluruh informasi tetap akan dijaga kerahasiaannya, serta bila menyangkut oknum yang masih melibatkan PLN juga akan ditindak secara tegas.
Ciri-Ciri Petugas P2TL
·Memakai seragam dinas PT PLN (Persero) berwarna biru muda
·Memakai tanda pengenal petugas PLN asli berlogo petir di dada kiri
·Membawa Surat Perintah Penugasan (SPP) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanda stempel PT PLN (Persero)
·Memakai kendaraan dinas P2TL PLN dengan logo PLN
·TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN APAPUN dilokasi pelanggan atau meminta uang kepada pelanggan
Prosedur Pelaksanaan P2TL
1.Petugas P2TL saat tiba dilokasi pelanggan menyampaikan salam, seraya menunjukkan identitas (kartu pegawai, Surat Perintah Penugasan), lalu seijin pelanggan petugas P2TL akan memulai pemeriksaan instalasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PT PLN (Persero)
2.Saat pemeriksaan berlangsung pihak wakil pelanggan dimohon untuk turut menyaksikan jalannya pemeriksaan teknik dan administrasi. APP yang diperiksa akan dicocokkan dengan data pada rekening pelanggan, diantaranya : kesesuaian pembatas dengan daya kontrak, kesesuaian golongan tarif dengan penggunaannya, kesesuaian faktor meter terhadap rasio trafo arus dan trafo tegangan bila ada.
3.Pemeriksaan kondisi segel APP di dalam dan di luar gardu
4.Pemeriksaan pengawatan dimulai dari Saluran Masuk Pelayanan (SMP), pengukuran tegangan yang masuk APP
5.Bila tidak ditemukan kelainan, baik pada segel, SMP, pengawatan APP, maka akan dilakukan penyegelan kembali
6.Bila ditemukan kelainan yang tidak hanya menyangkut instalasi milik pelanggan, maka barang bukti yang ditemukan akan diambil oelh petugas untuk di bawa ke kantor PLN
7.Seluruh hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) P2TL yang ditandatangani oleh petugas PLN dan pelanggan/saksi pelanggan. BA P2TL yang telah dibuat akan menjadi bekal bagi tindak lanjut proses administrasi P2TL di PT PLN (Persero). Bagi pelanggan, tembusan dokumen BA P2TL mohon disimpan sebagai bukti pemeriksaan yang telah dilakukan
8.Khusus bila terjadi pelanggaran, maka pelanggan dimohon hadir ke PLN Area Pelayanan terdekat sesuai panggilan yang tercantum, untuk tindak lanjut proses pemeriksaan lebih detil di kantor PT PLN (Persero). Dan bila ternyata memenuhi unsur pidana, maka kasus temuan akan ditindaklanjuti sesuai hukum pidana yang berlaku
Golongan Pelanggaran dan Tagihan Susulan
Golongan A
Pelanggaran Golongan A adalah pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi.
Termasuk pelanggaran golongan A yaitu apabila sebagian segel atau Tanda Tera pada APP atau perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan aslinya
Penjelasan :
1.Pada kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua segel atau lebih terdapat salah satu segel rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
2.pada alat pembatas yang mempunyai 2 (dua) segel atau lebih terdapat salah satu segel rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel yang lainnya masih utuh.
3.pada alat pembatas untuk sambungan 3 (tiga) fase yang menggunakan 3 (tiga) pembatas 1 (satu) fase yang masing-masing mempunyai 2 (dua) segel terdapat 1 (satu) segel atau 2 (dua) segel dari 2 (dua) pembatas 1 (satu) fase Atau 3 (tiga) segel dari 3 (tiga) pembatas 1 (satu) fase rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel yang lain masih utuh.
4.pada alat pengukur yang mempunyai 1 (satu) segel dan atau tanda tera di bagian atas dan di bagian bawah (tutupnya) yang dijepit dengan tutup terminal alat pengukur, terdapat segel dan atau tanda tera tersebut rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan segel tutup terminal alat pengukur masih utuh atau salah segel tutup terminal pada alat pengukur (yang menggunakan dua segel) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan segel dan atau tanda tera masih utuh.
5.pada alat pengukur yang mempunyai tiga segel dan atau tanda tera yang diapsang satu buah di tengah bagian atas dan dua buah yang lain dipasang pada sudut bawah, terdapat salah satu segel dana atau tanda tera disudut bagian bawah rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau tanda tera yang lama masih utuh.
6.pada alat pengukur yang mempunyai 4 (empat) segel dan atau tanda tera yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel dan atau tanda tera yang berdekatan di bagian atas atau di bagian bawah (horisontal) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau tanda tera yang lain masih utuh.
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan A, besarnya tagihan susulan adalah berupa biaya penyegelan kembali sesuai Harga Satuan (HS) PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
Golongan B
Pelanggaran golongan B adalah pelanggaran yang mempengaruhi batasa daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
Penjelasan :
1.Segel pada alat pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya
2.pada pelanggan dengan meter kVA maks atau kW maks, jika segel pada meter kVA maks atau meter kW maks dan atau perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengn aslinya
3.kedapatan adanya sambungan langsung
4.penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran daya
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan B, besarnya tagihan susulan adalah : 6 x 1,5 Daya Tersambung x biaya beban tarif yang bersangkutan
Golongan C
Pelanggaran golongan C adalah pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi.
Penjelasan :
1.segel atau tanda tera pada kotak APP, lemari APP, terminal alat pengukur, alat pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya
2.meter kWH dan atau meter kVArh rusak / berlubang atau terdapat adanya benda lain di dalamnya
3.alat pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat atau berubah pengawatannya
4.kedapatan adanya sambungan langsung
5.penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan C, besarnya tagihan susulan adalah : 6 x 720 jam x kVA Daya Tersambung x 0,85 x harga per kWH tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai TDL yang berlaku.
Golongan D
Pelanggaran golongan D adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
Temasuk pelanggaran golongan D yaitu apabila alat pembatas dan atau alat pengukur dan atau perlengkapan APP milik PLN yang pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab pelanggan kedapatan hilang
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan D, besarnya tagihan susulan adalah sebesar tagihan susulan pelanggaran golongan B ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan C
Golongan E
Pelanggaran golongan E adalah pelanggaran yang bukan akibat kesalahan pelanggan. Termasuk pelanggaran yang bukan kesalahan pelanggan yaitu apabila kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan pelanggan tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang disebabkan :
1.Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik
2.terjadi kerusakan pada alat pengukur dan perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik
3.kesalahan faktor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang ditagihkan kepada pelanggan menjadi tidak benar
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan E, besarnya tagihan susulan ditetapkan sesuai besarnya energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian
Golongan F
Pelanggaran golongan F adalah jenis pelanggaran selain pelanggaran golongan A sampai dengan golongan E
Termasuk pelanggaran golongan F yaitu apabila penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukkannya, dalam hal ini tenaga listrik digunakan untuk keperluan pemakai nyang haga golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tarif menurut perjanjian jual beli tenaga listrik dari pelanggan yang bersangkutan.
Tagihan susulan
Untuk pelanggaran golongan F, maka golongan tarif pelanggan yang bersangkutan langsung disesuaikan dengan golongan tarif sesuai peruntukkannya pada saat kedapatan. Kepada pelanggan yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif tersebut
